Gusriyandi Rifa’i: Pembangunan Taman Kapal Bungo Tanpa Melibatkan DPRD dan Pihak Terkait

Bungo, Potret.co.id – Gusriyandi Rifa’i, Sekretaris Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo, mempertanyakan, kenapa bisa Taman Kapal yang berada di pusat Kota Bungo, dibangun secara permanen.

Padahal taman tersebut merupakan salah satu aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

Sungguh sangat disayangkan, karena Ia selaku dari bagian aset dan pendapatan daerah, sampai saat ini tidak tau dan merasa tidak pernah diundang mengenai pembahasan rencana merenovasi serta melakukan pembangunan secara permanen didalam kawasan taman tersebut.

Sebaliknya, Anggota DPRD Bungo dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi, selagi itu yang terbaik untuk Kabupaten Bungo, serta mengikuti aturan yang berlaku, dan ada pendapatan untuk daerah, ia sangat menyetujui.

“Namun mekanismenya harus tetap dilalui,” Paparnya.

Ia juga menjelaskan, Izin untuk memengelola dan membangun suatu bangunan di taman tersebut, tidak lepas dari OPD – OPD terkait. Apalagi perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Bungo khususnya dari Komisi II, tidak pernah diundang, atau mendapatkan undangan dari Asisten II, Bagian Ekonomi, dan lainnya, untuk mengadakan rapat mengenai Taman Kapal tersebut.

“Kami DPRD Kabupaten Bungo, juga belum pernah membahas tentang pengelolaan taman kapal yang berada dipusat Kota Bungo tersebut. Apalagi yang dibangun diatas taman itu, pembangunannya secara permanen, tentu ini merubah pisik yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Pertanyaan saya, apakah sudah ada pengkajian dari Dinas terkait. Sebesar apa dan sudah adakah persentase untuk pendapatan daerah ini. Karena bangunan tersebut bersifat kios-kios,” Jelasnya.

Disinggung masalah siapa yang mengelola dan bagaimana sistemnya untuk Pemerintah. Gusriyandi Rifa’i, menjawab bahwa ia tidak mengetahui, siapa dan bagaimana taman tersebut dikelola.

“Sampai saat ini masih menjadi pertanyaan, kalau memang dipihak ke-tiga kan, siapa yang sudah memberikan izin pengelola serta membangun secara permanen taman tersebut, tanpa ada persetujuan DPRD, OPD dan pihak terkait. Apakah OPD bersangkutan membiarkan tanpa ada izin HGB dan kontribusi yang sesuai aturan,” Tegasnya.(Mey)