Dewan Muaro Jambi Kritik Realisasi Program SPAM

Muarojambi, Potret.co.id – Program Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Dinilai oleh Dewan Muaro jambi tidak tepat sasaran.

Pasalnya saat anggota dewan Muaro jambi melakukan evaluasi dan monitoring sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan sejumlah dewan dapil jaluko menemukan terjadi kejanggalan pada proyek tersebut.

Ulil Amri Fraksi PAN Muaro jambi mengatakan dari hasil evaluasi Anggota Dewan Dapil Jaluko yang terdiri dari Zulkifli Partai Gerindra, Sukarman Bontet Partai Demokrat, Wiji PKB dan Sumarsen Purba PDIP menemukan Proyek Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Unit Layanan Sungai Duren (DAK Reguler) Tidak Tepat Sasaran.

Pasalnya Proyek yang ditujukan untuk meringankan warga kurang mampu untuk mendapatkan layanan air bersih, malah disalahgunakan, dan diberikan ke warga perumahan yang notabene Pemasangan Jaringan Listrik Dan Air Bersih merupakan tanggung Jawab dari pihak pengembang.

“Kita sangat sayangkan sekali  proyek itu tidak tepat sasaran, seharusnya proyek itu untuk masyarakat kurang mampu bukan untuk perumahan yang belum ada penghuninya. Perumahan yang tidak ada penghuninya dipasang meteran sementara warga yang membutuhkan malah tidak dapat. Ini sangat luar biasa sekali lobiannya itu,” Geram Ulil Dengan nada Kesal.

Dijelaskannya Proyek SPAM ini merupakan bantuan dari pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dan Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Muato jambi.

Dipercaya untuk mengelolanya, mengingat jika dalam kondisi normal harga pemasangan sambungan air PDAM ini sekitar Rp 1,2 Juta, sedangan kan dengan adanya bantuan ini masyarakat hanya dibebankan biaya sebesar Rp 120 ribu.

Lanjutnya, dari hasil evaluasi di lapangan Ia beserta rombongan menemukan jika seluruh bantuan Pemasangan air murah dari pemerintah pusat tidak di berikan oleh Pihak Cipta Karya Muaro jambi kepada masyarakat yang membutuhkan, melainkan semua di borong kan kepada developer perumahan di wilayah Jaluko.

“Sejumlah 376 meteran PDAM itu semuanya sudah di pasang ke perumahan dan pihak Cipta Karya tidak berkoordinasi lagi dengan pihak Pdam Tirta Muaro Jambi, selain itu perumahan yang mendapat sambungan baru itu, belum di tempati manusia alias belum ada penghuninya,” Katanya.

Ditambahkannya seharusnya developer tidak perlu lagi mendapatkan subsidi meteran gratis itu, karena walaupun developer perumahan tersebut tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah sebelum mereka membangun perumahan mestinya harus sudah memenuhi persyaratan terutama menyediakan listrik dan air bersih sendiri.

“Mereka sudah ada Budget nya sendiri, saya selaku Dewan Dapil jaluko sangat menyayangkan atas tindakan dan langkah-langkah yang di ambil oleh dinas PUPR muaro jambi Bidang Cipta karya yang sama sekali tidak  memperdulikan nasib masyarakat miskin,” pungkasnya.(Red)